Data Perdagangan RI – Hongkong Juga Deviasi ?

Oleh : Beni Sindhunata, Direktur Eksekutif INBRA

Langkah Menperindag Rini Suwandi (Selasa, 10 Juni) yang mengungkapkan fakta adanya perbedaan signifikan dalam pencatatan transaksi perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dengan Singapura, tidak bisa hanya dibaca sebagai perbedaan sebatas nominal saja. Juga jangan hanya dilihat dari aspek strategi dan perang dalam perdagangan internasional. Lebih dari itu juga sebagai pukulan halus sekaligus membuktikan bahwa ada sesuatu yang keliru dalam administrasi data perdagangan internasional Indonesia. Untuk itu pihak terkait seperti bea dan cukai perlu introspeksi demi kebenaran di masa depan.

Data dari Singapura menunjukan bahwa tahun 2002 negeri seluas DKI ini mengimpor atau membeli barang (non migas) dari Indonesia senilai US$ 7,4 milyar dan mengekspor atau menjual produknya ke Indonesia sebesar US$ 5,2 milyar, sehingga total transaksi dagang kedua mencapai US$ 12,6 milyar. Sebaliknya menurut catatan BPS yang berlandaskan data dari bea cukai ternyata Indonesia membeli produk Singapura hanya US$ 4,6 milyar dan menjual hanya US$ 2,4 milyar atau total transaksi dagang US$ 7,1 milyar. Dengan demikian neraca perdagangan mengalami selisih US$ 5,5 milyar. Banyak factor yang menyebabkan perbedaan ini mulai dari perbedaan sistim penghitungan, penyimpangan pencatatan invoice sampai ke penyelundupan. Yang jelas pemerintah rugi kehilangan bea masuk dan ini juga berpotensi terjadi dengan importer atau eksportir dari negara mitra dagang lainnya.

Berdasarkan pemantauan dan penelusuran data perdagangan global dan bilateral menunjukkan bukti bahwa ternyata perbedaan atau deviasi statistic perdagangan juga terjadi dengan mitra dagang Hongkong. Perbedaan ini merupakan selisih antara data BPS dengan Hongkong Trade Development Centre. Antara 1998 sampai 2000 pemerintah Hongkong mencatat pembelian barang (impor) dari Indonesia sebanyak US$ 4,9 sementara menurut BPS hanya US$ 4,6 milyar. Berarti terdapat selisih US$ 300 juta dalam pencatatan ekspor Indonesia ke negara tersebut. Demikian juga dari sisi ekspornya Hongkong dimana mereka mencatat sudah menjual US$ 2,3 milyar sementara menurut BPS hanya US$ 0,8 juta.

Sehingga selama tiga tahun sejak krisis (1998-2000) terdapat selisih pencatatan sebesar US$ 1,5 milyar yang bisa terjadi karena pelbagai sebab misalnya under invoicing sampai penyelundupan dari pelbagai produk mulai garmen bekas, obat sampai barang elektronik. Disinilah perlunya sinkronisasi dan pemahaman lebih lanjut oleh pihak terkait khususnya bea cukai. Khusus dua tahun terakhir (2001 dan 2002) data dari Hongkong menunjukkan ekspor ke Indonesia mencapai US$ 1,7 milyar sementara impor dari Indonesia mencapai US$ 2,8 milyar.

Dua negeri ini memang menarik untuk diperhatikan karena sudah menjadi lalu lintas perdagangan internasional sehingga tidak heran jika posisi dan porsinya sebagai pusat persinggahan ekspor-impor dunia semakin meningkat. Setidaknya bisa dilihat dari meningkatnya rasio re-export yakni perbandingan antara nilai re-ekspor terhadap total ekspor negara tersebut. Rasio re-ekspor di Hongkong selama 20 tahun terakhir naik dari 35% tahun 1980 menjadi 88% tahun 2000. Bahkan sudah mencapai 92% tahun 2002 dengan nilai US$ 180 milyar dari total ekspor US$ 200 milyar. Disisi lain membesarnya rasio re-ekspor mencerminkan bahwa ekspor riil dari produksi domestic semakin mengecil yang tahun 2002 hanya US$ 16,6 milyar, setara dengan ekspor Vietnam. Sementara itu Singapura meskipun rasio re-ekspor masih dibawah 50%, tapi cenderung meningkat. Selama periode yang sama rasionya naik dari 35% tahun 1980 menjadi 43% tahun 2000 dan 47% tahun 2002, dengan nilai re-ekspor sebesar US$ 58 milyar dari total ekspor US$ 125 milyar.